1. Pemrakarsa: Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau perseorangan yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Tim Uji Kelayakan (TUK) IKN: Tim yang dibentuk untuk melakukan uji kelayakan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan di Wilayah IKN.
3. Kepala Otorita IKN: Pihak yang berwenang mengambil keputusan akhir untuk memberikan ketetapan kelayakan atau ketidaklayakan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR)
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
5. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Persetujuan Lingkungan di Wilayah Ibu Kota Nusantara

1. Tim Penyusun Amdal Perorangan Bersertifikat: Orang yang telah memiliki sertifikasi KTPA (Ketua Tim Penyusun Amdal) dan ATPA (Anggota Tim Penyusun Amdal) dari lembaga yang diakui KLH/BPLH
2. Tim Penyusun Amdal dari Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Dokumen Amdal (LPJP Amdal): Perusahaan konsultan yang secara resmi teregistrasi di KLH/BPLH dan memiliki tim ahli bersertifikat

Pada awal proses, pemrakarsa perlu melakukan pelibatan masyarakat untuk menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan (SPT) berupa :

1. Pengumuman rencana Usaha dan /atau Kegiatan: Pengumuman disampaikan oleh Pemrakarsa melalui media masa dan pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi awal kepada publik, terutama masyarakat yang berpotensi terkena dampak, mengenai rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut.
2. Konsultasi Publik: Konsultasi Publik berupa dialog dengan masyarakat sekitar rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang terdampak. Tujuannya adalah untuk menjaring saran, pendapat dan tanggapan (SPT) dari masyarakat secara langsung mengenai rencana usaha/kegiatan.

Untuk Lebih Jelasnya Dapat Mengakses Infografis Proses Pelibatan Masyarakat pada : Infografis Proses Pelibatan Masyarakat

1. Formulir Kerangka Acuan (KA): berisi ruang lingkup kajian analisi Dampak Lingkungan Hidup yang merupakan hasil pelingkupan
2. Analisis Dampak Lingkungan (Andal): berisi telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak Penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan
3. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL): berisi upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan
4. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL): berisi upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Untuk Lebih Jelasnya Dapat Mengakses Infografis Kelengkapan Persetujuan Lingkungan Amdal pada : Infografis Kelengkapan Persetujuan Lingkungan Amdal

1. Pengumuman dan Konsultasi Publik terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan
2. Pengisian, pengajuan, pemeriksaan, dan penerbitan berita acara kesepakatan Formulir Kerangka Acuan
3. Penyusunan dan pengajuan dokumen Andal dan RKL-RPL
4. Penilaian dan Uji Kelayakan dokumen Andal dan RKL-RPL
5. Penerbitan dan Pengumuman Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)

Untuk Lebih Jelasnya Dapat Mengakses Infografis Alur Persetujuan Lingkungan Amdal pada : Infografis Alur Persetujuan Lingkungan Amdal